Syarat Pengurusan dan Biaya PKP

Syarat dan Biaya Membuat PKP.

PKP merupakan kepanjangan dari Pengusaha Kena Pajak, yang mempunya arti pengusaha secara perseorangan atau dalam bentuk usaha yang melakukan penyerahan barang maupun jasa kena pajak yang dikenai nilai PPN (Pajak Pertambahan Nilai) karena pendapatan dari usahanya sudah mencapai batas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Persyaratan Pengajuan PKP.

Untuk mendapatkan pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak) dari Direktorat Jendral Pajak, Anda harus memenuhi persyaratan pengukuhan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak), diantaranya adalah :

  1. Untuk menjadi PKP tentu Anda harus memiliki pendapatan atau omzet yang telah mencapai batas PTKP, jika omzet atau pendapatan Anda belum mencapai batas PTKP, Anda tidak bisa dikukuhkan menjadi PKP.
  2. Setelah Anda memastikan bahwa pendapatan atau omzet Anda telah mencapai batas PTKP, langkah selanjutnya adalah Anda harus melewati proses survey yang akan dilakukan oleh pihak KPP atau KP2KP tempat Anda mendaftarkan diri.
  3. Setelah Anda di survey oleh pihka KPP dan KP2KP, langkah selanjutnya yang harus Anda tempuh adalah melengkapi dokumen-dokumen persyaratan pengukuhan PKP.

Setelah Anda memenuhi persyaratan pengajuan PKP, Anda harus melengkapi dokumen-dokumen persyaratan untuk pengukuhan PKP Anda, dokumen-dokumen yang harus Anda lengkapi diantaranya adalah :

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi. 
  • Menyerahkan FC KTP bagi WNI dan KITAS atau KITAP bagi WNA.
  • Menyerahkan surat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat Pemerintah minimal Lurah atau Kepala Desa.
  • Menyerahkan dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan langsung oleh instansi berwenang.

2. Wajib Pajak Badan

  • Menyerahkan FC kartu NPWP atau paspor salah satu pengurus perusahaan atau FC paspor dan surat-surat keterangan domisili yang diberikan oleh pejabat pemerintah, minimal Lurah atau Kepala Desa (jika penanggung jawab perusahaan merupakan WNA).
  • Untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri, Anda harus menyerahkan FC Akta Pendirian ataupun dokumen pendirian ataupun perubahan. Sedangkan untuk Bentuk Usaha Tetap (BUT), Anda harus menyerahkan surat keterangan penunjukan dari kantor pusat yang telah di delegasi oleh pejabat berwenang.
  • Menyerahkan surat keterangan domisili kegiatan usaha yang diterbitkan dari Pejabat Pemerintah Daerah minimal Lurah atau Kepala Desa.
  • Menyerahkan dokumen izin usaha atau kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi berwenang.

3. Joint Operation (Wajib Pajak Badan Bentuk Kerja Sama Operasi)

  • Menyerahkan FC kartu NPWP tiap anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang memang diwajibkan untuk memiliki NPWP.
  • Menyerahkan FC kartu NPWP salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation). Jika penanggung jawabnya adalah WNA maka diharuskan menyerahkan paspor.
  • Menyerahkan FC Akta Pendirian atau Perjanjian Kerjasama sebagai bukti bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang di delegasikan oleh pejabat berwenang.
  • Menyerahkan dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan lagsung oleh instansi berwenang.
  • Menyerahkan Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah minimal Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri maupun Wajib Pajak Badan asing.

Dokumen-dokumen lain yang biasanya disertakan adalah:

  • Peta lokasi usaha.
  • Foto ruangan atau tempat usaha.
  • Bukti sewa ataupun kepemilikan tempat usaha.
  • Spesimen penanda tangan faktur (form disediakan KPP) dan FC penanda tangan faktur.
  • Daftar harta atau invetaris kantor.
  • Laporan keuangan seperti neraca laba atau rugi.
  • Spesimen penanda tangan faktur (form disediakan KPP) dan FC penanda tangan faktur.
  • SPT Tahunan terakhir.

Biaya Pengurusan PKP Hanya 2,5 juta.

Untuk 2018 ini, biaya pengurusan PKP berkisar Rp. 2,5 juta dengan waktu pengurusan kurang lebih 12 hari kerja. Jika Anda berminat untuk mengurus pengukuhan PKP Anda, silahkan hubungi tim legalitas kami.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan tentang Syarat dan Biaya pengurusan PKP. Untuk info lebih lanjut tentang Syarat dan Biaya Pengurusan PKP.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: